Pemerintah Indonesia Harus Tegas pada Malaysia

Jakarta - Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Malaysia hari ini berunding tentang perbatasan kedua negara di Kinabalu. Pemerintah Indonesia harus tegas dalam perundingan tersebut.

"Sekarang Malaysia di bawah genggaman Indonesia, dalam arti Indonesia tidak mau mengikuti skenario Malaysia. Untuk itu Indonesia harus tegas mengatakan bagaimana solusi perbatasan kedua negara," ujar pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Ani Widiyani, pada detikcom, Senin (6/9/2010).

Menurut Ani, berdasarkan sejarah wilayah yang diklaim Malaysia merupakan bagian wilayah Indonesia. Secara hukum wilayah-wilayah yang diklaim bagian Malaysia juga merupakan milik Indonesia.

"Malaysia tidak berhak karena bukan negara kepulauan seperti Indonesia yang telah diakui dunia internasional. Indonesia juga harus mempertanyakan atas dasar apa Malaysia membuat klaim sepihak mengakui wilayah Indonesia merupakan bagiannya," jelas Ani.

Ani menambahkan, dengan posisi tawar yang unggul tersebut maka Indonesia tinggal memberikan tawaran yang tegas kepada Malaysia. Namun Ani meyakini Malaysia tidak akan menerima begitu saja tawaran dari Indonesia.

"Untuk itu perlu upaya-upaya, kalau perlu dengan menggertak Malaysia.Tapi jangan sampai pada opsi terakhir yang ada pada PBB, yaitu perang. Saya tidak setuju dengan perang," desaknya.

Pertemuan di Kinabalu hari ini merupakan pertemuan rutin tahunan. Namun acara ini dipercepat dari jadwal bulan November menjadi hari ini menyusul insiden penangkapan di perairan Pulau Bintan pada 13 Agustus 2010 yang memanaskan hubungan kedua negara.

(ddt/nrl)