"Untuk pemberantasan korupsi sepatutnya RIM memberikan akses pada pemerintah Indonesia, khususnya institusi penegak hukum seperti KPK," kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (4/9/2010).
Bukan tanpa alasan, tim dari KPK sudah menyambangi markas RIM di Waterloo, Kanada. Dan pihak RIM, KPK, dan Kominfo telah membentuk tim gabungan untuk membahas pendirian data server.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepentingan bisa membuka data RIM tersebut, tentu guna kepentingan publik. "Tentu nantinya secara akses tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Indonesia pun harus serius meminta agar RIM mau membangun pusat data server tersebut," tutupnya.
Permintaan membuka akses BlackBerry messenger ini mengingat penggunaan fasilitas itu sulit dilacak penegak hukum. Salah satu alasannya karena server yang berada di luar negeri. Bisik-bisiknya, banyak pelaku korupsi kini justru selamat berkat menggunakan fasilitas tersebut. (ndr/nwk)











































