FPDIP Tolak Voting untuk Pemilihan Kapolri dan Panglima TNI

Jakarta - Pergantian Kapolri dan Panglima TNI tinggal di depan mata. Fraksi PDI Perjuangan berharap DPR bisa menyepakati calon yang dikirim Presiden secara aklamasi, dengan terlebih dahulu melakukan fit and proper test.

"Fraksi PDI Perjuangan menolak kalau sampai diadakan voting di DPR. Sedapat mungkin bisa aklamasi," kata Ketua Fraksi yang juga Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Sabtu (4/9/2010).

FPDIP yakin bahwa yang akan dikirim Presiden adalah nama terbaik dari semua nama yang memenuhi persyaratan sebagai Kapolri dan Panglima TNI. Sehingga, mekanisme voting dalam pemilihan sebaiknya dihindari.

"Track recordnya saya yakin sudah dipelajari dengan baik oleh DPR nantinya dalam fit and proper test, maupun saat dipilih oleh presiden," kata dia.

Mengenai calon Panglima TNI, Tjahjo berpendapat undang-undang tidak mengatur bahwa jabatan Panglima TNI harus berdasarkan giliran matra, sebagaimana saat ini adalah giliran Angkatan Laut. Namun, jika Presiden mengirimkan nama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Agus Suhartono, FPDIP juga tidak masalah.

"Tidak masalah karena selama menjadi Kepala Staf TNI AL juga mempunyai prestasi," tutupnya.

(lrn/rdf)