"Kalau sudah ada, akan kita respons tentu saja," ujar Wakil Ketua KPK M. Jasin melalui telepon, Jumat (3/9/2010).
Menurut Jasin, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap surat verifikasi yang dikirim Kompolnas. Soal teknis verifikasi adalah dilakukan secara tertutup oleh KPK.
"Ya bisa dari laporan kekayaan atau lainnya," tegasnya.
Saat ditanya apakah dalam pemilihan Kapolri sebelumnya dilakukan juga verifikasi oleh KPK, Jasin mengaku lupa. Namun, untuk pejabat lain di lingkungan eksekutif, KPK selalu dimintai rekomendasi.
"Tapi kalau pejabat lingkungan eksekutif yang mau diberi gelar biasanya suka minta," tambahnya.
Anggota Kompolnas Ronny Lihiwa sebelumnya mengatakan, sudah mengirim surat verifikasi soal calon Kapolri ke KPK, Komnas HAM, dan PPATK. Tujuannya, agar ada transparansi soal rekam jejak para calon.
Diakui Ronny, beberapa nama jenderal telah dipegang lembaganya. Rencananya paling cepat pekan depan nama-nama itu akan disetor ke SBY.
Sebelumnya, disebut-sebut 3 jenderal polisi telah siap diajukan untuk menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). Mereka adalah Irwasum Komjen Nanan Soekarna, Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo, dan Kalemdikpol Irjen Imam Sudjarwo.
(mad/lh)











































