PPP: SBY Sudah Jelaskan, Tak Perlu Interpelasi Soal Malaysia

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai kebijakan luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadapi Malaysia sudah dipaparkan di Mabes TNI. PPP pun meminta anggota DPR tak lagi mendorong hak interpelasi atas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Malaysia.

"Pidato presiden SBY malam ini menguatkan pendapat PPP bahwa interpelasi tidak perlu diajukan. Pidato presiden sudah menjawab pola diplomasi yang pemerintah anut dalam menerjemahkan politik luar negeri yang bebas aktif dalam menyikapi konfik dengan Malaysia," ujar Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada detikcom, Kamis (2/9/2010).

Romi-demikian disapa- menilai SBY sudah menunjukkan karakter diplomasi yang santun. SBY menjaga komunikasi Indonesia-Malaysia di tengah usaha diplomasi meluruskan perbedaan pendapat kedua negara terkait sejumlah konflik di perbatasan.

"Pidato tersebut juga menciptakan iklim sejuk, solutif dan mengedepankan hasil ketimbang cara. Pengutamaan diplomasi ketimbang perang, sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945," papar Romi.

Anggota DPR yang mendorong interpelasi dimintanya untuk mendengar kembali pidato SBY yang menyinggung keberadaan 2 juta TKI di Malaysia, 10.000 mahasiswa Indonesia di Malaysia, dan 6.000 mahasiswa Malaysia di Indonesia.

"Apalagi nyata-nyata 2,2 juta WNI yang menjadi TKI tidak dalam posisi terlindungi jika terjadi situasi memanas antar dua negara," tandasnya.

(van/ape)