.webp)
Simpulan ini berdasarkan hasil survei telepon yang dilakukan oleh Charta Politika melalui telepon pada 27 hingga 29 agustus 2010. Dengan responden 378 orang di tujuh kota besar di Indonesia.
Sebanyak 80,5 % responden menyatakan tidak setuju ketika ditanya lewat telepon apakah anggota DPR memerlukan kantor yang lebih bagus untuk meningkatkan kinerja.
"Yang tidak setuju 80,5%, yang setuju 14,5 % dan tidak tahu 5 %," kata Direktur Riset Charta Politika, Yunarto Wijaya, dalam rilis 'Evaluasi Persepsi Publik dan Media Massa Terhadap DPR 2009-2014' di kantor Charta Politika, Jl Cipaku II, Jakarta, Rabu (1/9/2010).
Selain itu mayoritas responden juga menanggapi secara negatif wacana atau kebijakan mengenai kenaikan gaji dan studi banding keluar negeri.
"61,7 % tidak setuju dan 31,7 % setuju anggota DPR memerlukan studi banding ke luar negeri untuk meningkatkan kerja," kata Yunarto.
Sementara itu mengenai seberapa sering masyarakat membicarakan kegiatan atau kinerja anggota DPR RI dengan orang lain, responden menjawab 42,9 % mengaku jarang.
"23,4 % cukup sering dan 16,8 % tidak jarang," jelasnya.
Mengenai pertanyaan gaji anggota DPR harus dinaikan agar tidak terdorong korupsi, 77,9 % responden tidak setuju. Anggota DPR yang sering bolos harus diganti, responden setuju 84,2 %.
Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso yang hadir dalam acara tersebut turut menanggapi hasil survei ini. Dia mengaku sedih atas masih banyaknya anggota DPR yang sering bolos rapat. Untuk itu dia menerima segala bentuk kritikan masyarakat.
"Kritikan soal DPR bolos oke, saya sangat sedih, tapi kalau mau jujur itu di paripurna, tapi di komisi mereka lantang. Kalau soal kinerja tidak tepat, ikhtiarnya over. Saya menerima seluruh kritikan masyarakat dalam survei ini. Saya melihat setiap periode semakin meningkat peranannya," komentar Priyo.
(mpr/asp)
