"Bandingkan dengan ruang kerja para eksekutif (menteri), itu jauh," ujar Priyo dalam diskusi bertajuk 'DPR-ku Sayang, DPR-ku Malang' di Kantor Charta Politika, Jl Cipaku II, Jakarta, Rabu (1/9/2010).
Priyo juga meminta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk memangkas anggaran pembangunan gedung senilai Rp 1,6 triliun. "Saya akan menggunakan wewenang saya, kalau itu bermewah-mewah," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara format DPR setara dengan lembaga kepresidenan. Kalau tidak presiden ya menteri lah. DPR saat ini hanya memilki dua staf ahli, sedangkan menteri lebih banyak. Ini perlakukan tidak adil, kok DPR tidak boleh memiliki banyak staf ahli," papar Priyo.
Sementara itu Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang menegaskan bahwa tidak ada rencana pembangunan fasilitas spa dan kolam renang.
"Itu tidak ada sama sekali (spa dan kolam renang). Tapi kalau fitnes center kemungkinan ada tapi belum diputuskan," jelas Pius.
Menurut Pius, ruang anggota dewan saat ini yang sebesar 24 meter persegi sangat minim. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dimana ruang kerja menteri seluas 400 meter persegi.
"Jadi ruang kerja anggota dewan yang baru nanti seluas 116 meter persegi, itu karena mengacu standarnya," jelas Pius.
(asp/fay)











































