Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap dua kadernya, Sofyan Usman dan Daniel Tandjung yang baru ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI. Namun, partai berlambang Ka'bah ini mengaku keberatan karena pemberi suap belum juga ditetapkan sebagai tersangka.
"Harusnya yang berwenang bersikap adil. Pemberi, penerima dan perantara, harusnya posisinya sama," kata fungsionaris DPP PPP, Epyardi Asda, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2010).
Ia mengatakan, niat menyuap pasti datang dari pemberi suap, bukan dari si penerima. "Kalau pemberi suap tidak ada, pasti si penerima tidak ada," kata Epyardi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wasekjen PPP Romahurmuzy menambahkan, partainya akan memberi pendampingan hukum kepada keduanya. Namun, pendampingan itu hanya sebatas menjamin haknya sebagai warga negara terpenuhi.
"Tapi tidak memberikan perlindungan hukum terlalu jauh, apalagi intervensi,"
ujarnya.
(lrn/ape)
.webp)
