Bara: Pidato SBY Harus Yakinkan Publik Pemerintah Tahu Apa yang Mesti Dilakukan

Jakarta - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kemelut RI-Malaysia di Mabes TNI malam nanti dinilai sangat penting. Pidato SBY tersebut harus bisa meyakinkan publik bahwa pemerintah tahu apa yang harus dilakukan terkait ketegangan RI-Malaysia.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP PAN Bidang Luar Negeri dan Hubungan Antarlembaga, Bara Hasibuan, kepada detikcom, Rabu (1/9/2010).

Dikatakan Bara, selama ini publik resah karena pemerintah tidak berbuat maksimal dalam merespons Malaysia. Performance Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dinilai kurang memuaskan. Di sisi lain, Presiden dianggap lambat memberikan arahan sehingga persoalan ini berkembang cepat di dalam negeri.

"Jadi pidato ini merupakan kesempatan berharga untuk meyakinkan publik Indonesia bahwa pemerintah tahu apa yang harus dilakukan. Termasuk bahwa pemerintah siap bersikap decisive (tegas) jika diperlukan untuk membela kepentingan nasional kita," ujar Bara.

Tunjukkan Kekuatan

Bara juga mengomentari soal dipilihnya Mabes TNI sebagai lokasi pidato Presiden. Menurut Bara, hal ini merefleksikan intensi Presiden untuk menunjukkan Indonesia mempunyai kekuatan untuk menghadapi Malaysia.

"Tapi itu harus diimbangi dengan substansi yang tepat. Dalam situasi seperti ini, di mana perkembangan masalah dengan Malaysia ini sudah melebar ke ranah publik, pemimpin tertinggi pemerintahan yang juga merupakan panglima tertinggi harus menunjukkan leadership, kepastian, arahan dan kemampuan pengelolaan permasalahan," jelas Bara.

Diakui Bara, Presiden telah menyampaikan kepastian sikap pemerintah. Namun hal tersebut harus terus diulang-ulang untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dengan sikap tersebut. Kepastian terhadap posisi Presiden, Menlu dan TNI akan menjadi koridor publik untuk memahami dan bersikap terhadap masalah ini.

"Kepastian posisi ini tentu harus bersifat operasional. Karenanya dalam pidato Presiden nanti diharapkan ada arahan yang  sudah operasional dan dapat diterjemahkan oleh bawahan Presiden. Ini penting untuk memaksimalkan kinerja  Menlu dan TNI, khususnya di wilayah yang sedang bertikai," tutur Bara.
(djo/nrl)