Golkar: Tak Ada Yang Boleh Larang Gunakan Interpelasi

Jakarta - Partai Golkar langsung merespon larangan PD terkait dorongan interpelasi soal konflik Indonesia-Malaysia. Golkar menegaskan bahwa interpelasi adalah hak anggota DPR yang tidak boleh dilarang oleh siapapun.

"Pak Ical tidak melarang. Hak interpelasi itu hak anggota DPR dan kalau itu bergulir tidak ada yang boleh melarang," tegas Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2010).

Dorongan Golkar mendukung hak interpelasi tidak lain karena lemahnya diplomasi Pemerintah terhadap Malaysia. Dengan hak interpelasi, DPR bisa minta penjelasan langsung Presiden soal Malaysia.

"Biarkan itu bergulir dari bawah. Ini juga tidak serius kok, tidak seperti hak angket. Kalau hak angket baru bisa mengguncang koalisi," papar Priyo.

Penggunaan hak interpelasi menurut Priyo wajar saja, pasalnya Malaysia tidak menunjukkan semangat bersahabat menuntaskan konflik perbatasan antar kedua negara.

"Kemarin PM Malaysia justru menyampaikan hal yang tidak bersahabat, katanya rakyat Malaysia murka, itu sangat tidak bisa diterima," tegas Priyo.

Sebelumnya diberitakan PD memperingatkan Golkar agar mencabut dorongan penggunaan hak interpelasi. PD minta Golkar menghargai koalisi dan Pemerintahan SBY.

(van/yid)