PD Minta Golkar Cabut Rencana Gunakan Hak Interpelasi Soal Malaysia

Jakarta - Partai Demokrat mengingatkan Partai Golkar untuk berhenti mendorong interpelasi terhadap kebijakan Pemerintah terkait diplomasi dengan Malaysia. Dorongan tersebut dianggap tidak senada dengan semangat koalisi.

"Dorongan interpelasi terhadap kebijakan luar negeri Pemerintah tersebut seyogyanya segera dicabut," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Jafar Hafsah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2010).

PD mengimbau agar Golkar menghargai spirit koalisi saat mengambil kebijakan. PD meyakini koalisi dibentuk untuk menyatukan pandangan politik. "Karena kita koalisi, seharusnya menghormati Pemerintah," imbau Jafar.

Jafar berharap Golkar memahami imbauan PD. Sebab, PD ingin koalisi tetap harmonis dan tidak ada saling curiga, "Kita tidak mau ada kecurigaan sebagai koalisi," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Golkar akan mendorong pengajuan Hak Interpelasi (bertanya) DPR kepada pemerintahan SBY-Boediono. Hal ini disampaikan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, yang menghadiri Silaturahmi Pengurus DPD I Golkar Sulawesi Selatan, di restoran Dapur Sulawesi, di jalan Penghibur, Makassar, senin (30/8/2010).

"Pemerintah tidak perlu takut diinterpelasi, justru ini bisa meng-clear-kan permasalahan. Pemerintah bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, sehingga tidak ada fitnah lagi, seperti adanya pernyataan lima menteri kita yang dicap tidak nasionalis. Itu kita buktikan di interpelasi," kata Ical yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

(van/yid)