FPI: Kapolri Sakit, Data Soal Ormas Tidak Valid

Jakarta - Rencana evaluasi hingga membekukan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai sering melakukan kekerasan dinilai ngawur. Menurut Front Pembela Islam (FPI), salah satu ormas yang terkena tudingan, rencana tersebut hanya berdasarkan data yang tidak valid dan ngawur.

"Setahu saya itu omongan orang yang mengigau. Kapolri kan sedang sakit. Datanya ngawur, hanya dikumpulkan dari LSM bukan dari anak buahnya sendiri," kata salah satu Ketua FPI, Munarman saat dihubungi detikcom, Selasa (31/8/2010).

Menurut Munarman, sesuai UU No 8/1985, alasan membekukan ormas hanya diperbolehkan bila melanggar kamtibmas, menerima dana asing, atau memberikan bantuan ke asing. Sementara FPI, menurutnya, tidak melanggar satu pun alasan tersebut.

"Kalau disebut data, soal Banyuwangi sudah jelas tidak ada unsur pidana saat gelar perkara oleh polisi. Yang di Bekasi, itu yang melanggar HKBP. Kan justru LSM-LSM itu yang melanggar dengan menerima dan memberi bantuan ke asing," ucap Munarman.

"Kapolri tidak valid begini, waktu membaca hasil pengawasan Century DPR, waktu itu Kapolri baca analisis opsi A, padahal DPR minta opsi C, ya begitu. Disebut ada rekaman Ary Muladi-Ade Raharja, bilang kesana-kesini meyakinkan, eh ternyata enggak ada," sesal Munarman.
(Ari/lrn)