Ical: Menlu Tidak Tegas dalam Diplomasi dengan Malaysia

Makassar - Terkait berlarut-larutnya persoalan antara pemerintah Malaysia dan Indonesia, Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, menilai Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa tidak bersikap tegas dalam berdiplomasi dengan  pemerintah Malaysia.

Hal ini dinyatakan Ical dalam konferensi pers, ketika menghadiri silaturahmi pengurus DPD I Golkar Sulawesi Selatan, di restoran Dapur Sulawesi, di jalan Penghibur, Makassar, senin (30/8/2010).

Menurut Ical, Menlu seharusnya bisa bersikap tegas untuk meminta Malaysia segera berunding dengan Indonesia mengenai lintas batas laut kedua negara jiran ini. Ical menambahkan, Malaysia selalu menunda perundingan dengan alasan perundingan batas laut antara Malaysia dengan Singapura belum selesai.

Padahal, lanjut Ical, perundingan antara Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan hasil yang disepakati kedua negara tersebut.

"Dengan adanya lintas batas yang jelas antara Malaysia dan Indonesia, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apa yang benar dari Indonesia harus selalu diperjuangkan," ujar mantan Menko Kesra Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I ini.

Ical mengkritik lemahnya diplomasi pemerintah Indonesia dalam kasus
penangkapan 3 aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 13
Agustus lalu, yang berujung dengan dilakukannya barter 7 orang maling
ikan asal Malaysia.

"Dalam diplomasi tidak ada istilah barter, tujuh pencuri ikan kok dibarter dengan dengan aparat kita, kedaulatan dan kehormatan bangsa kita nomor satu yang harus kita perjuangkan!" pungkas Ical yang ditemani Menteri Kelautan & Perikanan, Fadel Muhammad.

Ical optimis persoalan dua negara ini bisa diselesaikan dengan cara kepala dingin, tanpa melalui upaya konfrontasi seperti di pemerintahan Soekarno, di era tahun 1960-an. Yang utama menurut Ical, pemerintah Indonesia bisa bersikap tegas mempertahankan wilayahnya dari klaim Malaysia.

"Hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin melihat persoalan ini, dalam percaturan diplomasi ini, harus ada ketegasan dari menlu," tutup Ical.

(mna/lrn)