Ical Dorong Golkar Interpelasi Soal Perbatasan Indonesia-Malaysia

Makassar - Terkait kekisruhan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang berlarut-larut mengenai batas laut antar kedua negara, Partai Golkar akan mendorong pengajuan Hak Interpelasi (bertanya) DPR kepada pemerintahan SBY-Boediono.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, yang menghadiri Silaturahmi Pengurus DPD I Golkar Sulawesi Selatan, di restoran Dapur Sulawesi, di jalan Penghibur, Makassar, senin (30/8/2010). Sebelumnya wacana interpelasi juga pernah diajukan PDI Perjuangan.

"Pemerintah tidak perlu takut diinterpelasi, justru ini bisa meng-clear-kan permasalahan. Pemerintah bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, sehingga tidak ada fitnah lagi, seperti adanya pernyataan lima menteri kita yang dicap tidak nasionalis. Itu kita buktikan di interpelasi," pungkas Ical yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

Menurut Ical, sebelum pengajuan Hak Interpelasi, partainya lebih dulu meminta klarifikasi pada pemerintah dalam Sidang Komisi I DPR RI. Pengajuan interpelasi tersebut, lanjut Ical, bertujuan memberi kesempatan pada pemerintahan SBY untuk memberi penjelasan terkait persoalan perbatasan laut antara RI dengan Malaysia yang belum tuntas. Termasuk pula, upaya pemerintah mempertahankan wilayah kedaulatan RI.

Ical mencontohkan dirinya ketika menjabat Menko Kesra di periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I lalu, ia bisa menjawab persoalan-persoalan dengan benar dalam sidang interpelasi di DPR.

Ical juga menyebutkan Indonesia tidak perlu melakukan perang dengan Malaysia, karena Indonesia termasuk negara yang cinta damai. Yang dibutuhkan bangsa ini, lanjut Ical, hanya ketegasan pemerintah dalam berdiplomasi dengan Malaysia, mengenai persoalan lintas batas laut yang selalu molor.

"Persoalan ini bisa selesai dengan kepala dingin, harus diselesaikan dengan cara-cara diplomasi. Bukan dengan cara merusak, ini kan bulan Ramadan, kita harus selalu berunding," tandas pemilik Bakrie Group ini.
(mna/lrn)