"Saya sudah melaksanakan sejak menjadi gubernur dan saya juga mengimbau untuk dilaksanakan hingga saat ini," kata Gamawan saat dihubungi detikcom, Senin (30/8/2010).
Bukan hanya bagi kepala daerah, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri juga dia menerapkan kebijakan menerima parsel. Dan meski bukan imbauan pertama kali, seruan dari KPK itu baik untuk dilaksanakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah kepala daerah menyambut imbauan KPK mengenai parsel Lebaran itu dengan berbagai tanggapan. Ada yang menerima, ada juga yang menolak dan membolehkan menerima parsel. Misalnya saja Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Dia membolehkan pejabat di lingkungannya menerima parsel.
"Kalau saya, nggak apa-apa itu. Wong mau ngasih kok mau ditolak. Kecuali kalau saya maksa, misalnya minta parsel, itu lain," kata Bibit usai menemui Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang di ruang kantornya, Jl Pahlawan, Semarang, Kamis (26/8/2010).
Sedang di Jawa Barat lain lagi. Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Dede Yusuf justru sibuk dengan proyek ucapan kartu Lebaran bergambar foto masing-masing. Total dana yang digunakan oleh APBD Jabar ini mencapai Rp 1,5 miliar.
(ndr/nrl)










































