Ramadan Pohan: Kapal Asing Tak Indahkan Peringatan, Lumpuhkan Saja

Pacitan - Gesekan yang acap kali muncul antara Indonesia dengan Malaysia seharusnya menjadi pelajaran bagi kita untuk memperkuat pasukan di perbatasan. Dari sisi kelengkapan, pasukan penjaga perbatasan harus dilengkapi alat utama sistem persenjataan yang memadai.

Dengan demikian, jika ada kapal musuh yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, personel yang bertugas dapat membela diri. Bahkan bila perlu, kapal asing yang tidak mengindahkan peringatan bisa dilumpuhkan.

“Dan bila perlu dengan alasan pertahanan diri maling yang datang kita
tenggelamkan di situ. Misalnya ada maling masuk ke rumah kita, ada palang pintu kita pukulkan ke maling itu. Lumpuhkan dia,” tegasn anggota Komisi I DPR RI, Ramadan Pohan saat kunjungan kerja di Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (28/8/2010).

Tanpa mengesampingkan penyelesaian melalui jalur diplomatik, namun menurut menurut mantan wartawan senior ini, langkah tegas sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada negara tetangga agar tidak seenaknya menjamah wilayah NKRI. Terlebih, kedatangan kapal asing tersebut belum tentu semata-mata bertujuan menangkap ikan.

“Belum tentu lho mereka itu nelayan. Siapa tahu ada intel untuk mengetahui kekuatan Indonesia,” tandasnya.

Tentang maraknya desakan agar pemerintah melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa
Timur VII itu menilai, hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Hanya saja, pemerintah harus mempertimbangkan banyak aspek. Salah satunya adalah keberadaan 3 juta Warga Negara Indonesia di negara tersebut yang kondisinya semakin terancam.

Lalu, mungkinkah perang menjadi pilihan? Hal itupun, kata Ramadan Pohan harus melalui pertimbangan yang matang. Sebab, biaya yang dibutuhkan untuk sebuah peperangan sangatlah mahal. Belum lagi akan banyak nyawa yang menjadi korban. Tanpa bermaksud menggadaikan martabat bangsa, tegas Pohan, semua pihak harus tetap berkepala dingin seraya mencari jalan keluar terbaik bagi bangsa Indonesia.

“Seperti instruksi Presiden, tidak ada kompromi terhadap kedaulatan negara kita. Dan yang kedua, percepat perundingan perbatasan dengan Malaysia,” pungkasnya.

(bdh/nwk)