.webp)
"Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Malaysia untuk minta maaf kepada Indoneisa. Ini sesuatu yang biasa terjadi dalam hubungan bilateral," ujar pengamat hukum internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr Djawahir Tantowi kepada detikcom, Jumat (27/8/2010).
Menurut Djawahir, melakukan tindakan konfrontasi tidak akan menguntungkan Indonesia sama sekali. Segala urusan luar negeri Indonesia akan terbengkalai jika kita tetap memaksakan untuk berkonfrontasi.
"Saya melihat tindakan diplomasi yang bersifat konfrontasi tidak menguntungkan. Pertama, kalau kita menarik duta besar, kerugian kita akan terjadi sebuah kekosongan tugas-tugas kenegaraan. Terkait pemberian izin visa, bisnis, termasuk hubungan bilateral terganggu," jelas Djawahir.
Kedua, lanjut Djawahir, Indonesia merugi karena masalah bangsa ini adalah masalah ekonomi. Sementara Indonesia belum bisa mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri.
"Ketiga jika pemutusan hubungan diplomatik dan penarikan dubes dilakukan, lobi penyelesaian menyangkut perbatasan, tidak akan tergarap. Tentu women traficking dan illegal logging dimana pengawasan Indonesia sangat lemah, tidak selesai," jelasnya.
Dari segi ekonomi, Djawahir menjelaskan Indonesia belum siap jika benar-benar terjadi konfrontasi. Misalnya saja rencana penarikan TKI besar-besaran, kemudian di Indonesia akan menjadi beban karena pemerintah belum siap menyediakan lapangan pekerjaan.
"Sebaliknya, pengusaha Malaysia yang memiliki investasi Kelapa Sawit misalnya, mengalami hambatan juga. Sungguh akan membuat gangguan ekonomi," paparnya.
(mpr/fay)
