Motif Bambang Soesatyo Cs Tolak KPK Usut Pencucian Uang Dipertanyakan

Jakarta - Politisi Golkar Bambang Soesatyo dan sejumlah politisi lainnya dari PDIP, Hanura, dan PPP menolak KPK memiliki kewenangan mengusut pidana pencucian uang berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) PPATK. Sikap para politisi ini pun dipertanyakan. Alasannya tindakan itu justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

"Kita khawatir ada kepentingan tersembunyi, mengapa mereka menolak agar KPK menerima laporan PPATK. Kalau KPK mendapatkan kewenangan itu seharusnya yang khawatir koruptor, bukan DPR," kata peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah pada detikcom, Rabu (25/8/2010).

Febri berpendapat, pihak yang menolak ini artinya hanya ingin monopoli pengusutan kasus pidana pencucian uang berada di tangan polisi dan jaksa saja. Padahal selama ini, sejak 7 tahun lalu 2 lembaga ini tidak sukses dalam pengusutan pidana pencucian uang.

"Apa prestasi dua lembaga itu? Mengusut rekening gendut berdasarkan laporan PPATK saja tidak tuntas," kritiknya.

Atas dasar itu timbul pertanyaan sikap 4 fraksi yang tegas menolak kewenangan KPK. "Ini kan menjadi aneh kenapa politisi itu bersikukuh," kata Febri.

(ndr/nrl)