Demokrat Minta Jangan Buru-buru Interpelasi soal Insiden Perbatasan

Jakarta - Fraksi Partai Demokrat DPR meminta anggota Dewan tidak terburu-buru menggulirkan hak interpelasi (bertanya) soal insiden perbatasan Indonesia-Malaysia. Fraksi pemerintah itu meminta semua pihak jerih memetakan masalah lebih dulu.

"Interpelasi harus memiliki substansi yang tepat, tidak serta merta tanpa data akurat," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anggota Komisi I DPR, Max Sopacua.

Hal itu dikatakan Max sebelum rapat kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2010).

Max menambahkan, rapat kerja dengan Menlu kali ini juga dalam rangkat melihat data-data tersebut.

"Kita klarifikasi dulu kepada hak yang berkepentingan. Kita panggil, kita lihat kelemahannya di mana. Kalau buru-buru interpelasi, nanti masuk ke wilayah suka dan tidak suka," kata Max.

Mantan wartawan itu menjelaskan, insiden perbatasan itu harus dilihat dari 3 aspek, yakni diplomasi, komitmen negara ASEAN, dan kedaulatan.

"Soal pemulangan nelayan Malaysia itu komitmen negara-negara ASEAN. Nelayan kita juga banyak yang dipulangkan Vietnam," jelas Max.

"Kalau pemulangan 3 petugas KKP itu diplomasi. Soal perbatasan Indonesia dan Malaysia yang belum selesai itu soal kedaulatan," kata Max.

(lrn/mad)