Batan: 57,6 Persen Masyarakat Menerima Rencana Pembangunan PLTN

Jakarta - Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) bekerjasama dengan lembaga penelitian Tridakomi Andalan Semesta melakukan jajak pendapat mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hasilnya, 57,6 persen masyarakat menerima rencana pembangunan PLTN dengan alasan penggunaan energi nuklir dapat membantu kestabilan pasokan energi.

Sementara itu 24,6 persen responden menolak, sedangkan 17,8 persen sisanya menjawab tidak tahu. Jajak Pendapat dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2010 di 22 daerah di tujuh propinsi di Indonesia dengan 3000 responden.

Mayoritas responden yang menerima rencana tersebut berasal dari ormas 75,8 persen, anggota DPRD 74,2 persen dan aparat pemerintah 70,5 persen. Meskipun tingkat penerimaan masyarakat terhadap pembangunan PLTN tersebut cukup tinggi, hasil jajak pendapat juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap PLTN masih rendah.

"Masyarakat yang kurang paham 51,2 persen, tidak paham 28,9 persen, yang cukup paham 18,9 persen, yang tidak 28,9 persen," ujar tenaga ahli lembaga penelitian Tridakomi Andalan Semesta Ibnu Hamad saat jumpa pers di Gedung Batan, Jl Kuningan Barat, Jakarta, Selasa (24/8/2010).

Ketidakpahaman tersebut dikarenakan hanya sedikit responden yang pernah menerima sosialisasi tentang PLTN dari BATAN. "Kalau sosialisasinya benar, bisa meningkat penerimaannya," tambah Ibnu yang juga Guru Besar FISIP Univeritas Indonesia ini.

Sementara itu Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Hudi Hastowo
mengatakan rencana pembangunan PLTN jangan sampai mengalami pengunduran.
Pasalnya, hal ini dinilai untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan guna memenuhi penyediaan kebutuhan listrik nasional sampai dengan tahun 2025.

"Introduksi energi nuklir sebagai bagian dari energi baru dan terbarukan (EBT) melalui pembangunan PLTN di Indonesia untuk mencapai suatu bauran energi yang optimal. Maka, keputusan itu jangan sampai diundur, mari kita pikirkan masa depan Indonesia," kata Hudi.

Batan saat ini, lanjut Hudi, telah melakukan persiapan-persiapan untuk rencana pembangunan PLTN ini. Diantaranya adalah infrastruktur dan penyediaan SDM.

"Selanjutnya, kalau kita sudah membangun PLTN kita juga harus memikirkan siapa yang mengoperasikan dan mengawasi itu butuh persiapan matang," paparnya.

(mpr/ape)