.webp)
"Pemilihan oleh DPRD berekses buruk dan terbukti gagal, makanya dulu kita koreksi. Mosok mbalik maneh?," kata ketum DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom, Senin (23/8/2010).
Dia mengakui pelaksaan Pemilu Kada tak jarang berbuntut kerusuhan dan tindak anarkis dari pendukung salah satu kontestan yang kalah. Namun dia ingatkan bahwa Pemilu Kada yang kini berlangsung baru memasuki periode regenerasi ke-2 sehingga belum bisa jadi tolak ukur menilai
kekerasan pasti terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pangkal masalahnya berpangkal pada buruknya penyelenggaraannya, baik KPU, partai politik pengusung calon serta kontestan pesertanya. Maka yang harus dilakukan memperbaiki Kualitas penyelenggara dan sosialisasi ke warga.
Perbaikan dimulai dari kualitas lembaga dan personel KPUD. Selaku penyelenggara mereka harus benar-benar profesional dan berada diposisi yang independen.
Sedangkan untuk partai politik, yang harus dilakukan adalahmemperbaiki rekrutmen terhadap pasangan calon yang hendak mereka usung. Perlu ditegaskan bahwa hanya calon yang punya aksetabilitas dan popularitas tinggi di masyarakat layak didukung.
"Kalau akseptabilitas pasangan calon tinggi, maka dia percaya diri tidak beli suara! Warga harus disadarkan untuk memilih kepada daerah yang mampu memimpin dan membangun," tegas mantan anggota KPU ini.
Ihwal penghapusan Pemilu Kada dan menyerahkan pemilihan kepada DPRD pertama kali diwacanakan oleh Hazim Muzadi semasa menjabat Ketum PBNU beberapa tahun silam. Dia mengaku jengkel dengan aksi-aksi anarkis dan bentrokan antar pendukung yang kerap terjadi.
Belakangan wacana itu disampaikan ulang oleh Presiden SBY. Selain aksi kekerasan, dia juga menyayangkan sarana umum yang rusak dan nilai uang negara untuk membiayainya terlalu besar.
(lh/lia)
