Pemerintah Janji Pertajam Koordinasi Amankan Wilayah Perbatasan

Jakarta - Pemerintah mengakui koordinasi keamanan di wilayah laut terutama di wilayah perbatasan masih lemah. Namun Pemerintah berjanji akan mempertajam koordinasi pengamanan antar satuan-satuan di laut agar tidak terjadi insiden seperti peristiwa penangkapan 2 pegawai DKP oleh Malaysia.

"Meskipun koordinasi keamanan laut sudah sering dilakukan, tapi harus dipertajam lagi. Masing-masing stakeholder TNI AL, KPLT, Bea Cukai dan lainnya harus sinergi," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (23/8/2010).

"Jangan operasi sendiri-sendiri atau malah semuanya bergerak ke lapangan," imbuh Djoko.

Djoko mengatakan, diperlukan penambahan kapal-kapal patroli RI sehingga bisa melakukan koordinasi saat bertemu kapal-kapal nelayan asing atau kapal patroli asing.

"Bagaimana jika melengkapi kapal kita sesuai kebutuhan, GPS, radar dan alat komunikasi lainnya. Kemarin itu kan tidak bisa berhubungan langsung dengan TNI AL atau kepolisian. Sehingga untuk melakukan back up itu susah," imbuhnya.

Saat ini, imbuh Djoko, memang masih  ada wilayah-wilayah batas laut yang belum jelas antara Malaysia dan Indonesia. Di wilayah abu-abu itu kedua belah pihak, sama-sama mengklaim kawasan tersebut masuk wilayahnya.

"Masih ada overlaping claim. Ini bukan tidak pernah dibahas. Sudah dibahas sejak dulu sampai sekarang. Tapi masih ada overlaping claim," ujarnya.

(anw/ndr)