Pasca Insiden 3 Petugas DKP, Pengamanan Laut Harus Lebih Sinkron

Jakarta - Insiden penahanan 3 petugas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau oleh Malaysia, di sisi lain mengungkap tumpang tindih pengamanan wilayah laut. Oleh karenanya, harus ada sinkronisasi antar-lembaga berwenang di dalam negeri.

"Ke dalam kita perlu ada sinkronisasi. Agar semua sinergis satu sama lain," kata Presiden SBY saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (23/8/2010).

Untuk pengamanan laut ada Bakorkamla, TNI AL dan Polri yang diberi  Perikanan, lebih fokus ke faktor ekonomi perikanan dan kesejahteraan
para nelayan.

"Kalau ada insiden perbatasan seperti yang kemarin, ini masalah hubungan antar-negara. Bukan masalah Bakorkamla dengan KKP atau TNI," sambung SBY.

Lebih lanjut Presiden SBY juga menekankan perlunya ada standar prosedur penanganan yang sama antar-negara untuk insiden batas laut. Sehingga setiap negara yang terlibat di dalam saling klaim batas wilayah mempunyai pola penyelesaian yang serupa.

"Perlu ada protap yang dipatuhi oleh semua yang terlibat klaim demikian," tegas SBY.

(lh/anw)