Golkar Dorong Reshuffle, PD Minta Hak Prerogatif Presiden Dihargai

Jakarta - Usulan kader Partai Golkar Indra J Piliang agar Presiden SBY mereshuffle menteri yang tak becus bekerja, ditanggapi dingin pengurus DPP PD. Waskjen DPP PD Saan Mustafa meminta semua pihak menghargai hak prerogatif presiden soal reshuffle.

"UKP4 telah melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri, ada menteri-menteri yang kinerjanya kurang memuaskan. Tetapi apakah ada reshuffle atau tidak, itu biar presiden yang memutuskan. Hargailah hak prerogatif presiden," kata Saan kepada detikcom, Minggu (22/8/2010).

Menurut calon kuat Sekretaris FPD DPR ini, hasil evaluasi UKP4 bisa dijadikan pemicu untuk meningkatkan kinerja menteri yang rapornya jeblok. Oleh karena itu, evaluasi atas kinerja menteri memang menjadi sangat penting dilakukan.

"Soal reshuffle itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Tentu presiden akan mempertimbangkan hasil evaluasi UKP4," tegasnya.

Politisi muda PD ini berharap jikalau memang ada reshuffle kabinet, jangan sampai dimaknai sebagai akomodasi politik kelompok tertentu. "Kalau ada reshuffle, itu bukan dalam rangka akomodasi politik, tetapi untuk memperbaiki kinerja kementerian," paparnya.

Anggota Komisi III DPR ini berharap hasil evaluasi UKP4 bisa menjadi bahan instropeksi dan evaluasi bagi menteri yang bersangkutan. "Hasil evaluasi ini diharapkan bisa memicu mereka kerja lebih keras lagi," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, menjelang 1 tahun masa kerja kabinet Indonesia bersatu jilid II, janji Presiden SBY untuk mengevaluasi kinerja menterinya ditagih. SBY diminta mereshuffle para menteri yang tidak becus dalam bekerja dan hanya mempermalukan SBY.

"Menteri-menteri yang kinerjanya buruk harus diberikan punishment, jangan dikasih reward-reward terus. Apalagi presiden sudah berjanji akan melakukan evaluasi setiap tahun, kalau ditemukan yang tidak performed, ya harus di-reshuffle" kata Ketua Departemen Kajian Kebijakan DPP Golkar Indra J Piliang kepada detikcom, Minggu (22/8/2010).

(yid/fay)