Kader Golkar Minta SBY Reshuffle Menteri Tak Becus Kerja

Jakarta - Menjelang 1 tahun masa kerja kabinet Indonesia bersatu jilid II, janji Presiden SBY untuk mengevaluasi kinerja menterinya ditagih. SBY diminta mereshuffle para menteri yang tidak becus dalam bekerja dan hanya mempermalukan SBY.

"Menteri-menteri yang kinerjanya buruk harus diberikan punishment, jangan dikasih reward-reward terus. Apalagi presiden sudah berjanji akan melakukan evaluasi setiap tahun, kalau ditemukan yang tidak performed, ya harus di-reshuffle" kata Ketua Departemen Kajian Kebijakan DPP Golkar Indra J Piliang kepada detikcom, Minggu (22/8/2010).

Menurut kader muda Golkar ini, Presiden SBY sebagai pemimpin harus konsisten dengan janji yang telah dibuatnya. Apalagi untuk menopang sistem evaluasi yang paten, SBY telah membentuk beberapa tim seperti UKP4 pimpinan Kuntoro Mangkusubroto yang sudah merilis hasilnya.

"Ini kan tidak terlepas dari kontrak yang dibangun Presiden SBY dengan para menteri yang akan mengadakan evaluasi terhadap kinerja mereka setiap tahun. UKP4 telah merilis beberapa menteri yang mendapat rapor merah," kata Indra.

Mantan pengamat politik CSIS ini menambahkan, akibat kinerja menteri SBY yang di bawah standar kompetensi, SBY selalu menjadi sasaran kritik dan caci maki publik. Akibatnya, seolah-oleh SBY yang membuat kesalahan. Padahal semua kritik terhadap SBY itu akibat perilaku dan kinerja menterinya yang tidak becus.

"Presiden sekarang ini begitu banyak mendapat kritik dan kecaman atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tetapi sesungguhnya itu semua bukan semata-mata dari Pak Presiden sendiri, tetapi berasal dari menterinya. Karena itu SBY harus berani mengambil sikap atas menteri-menteri yang demikian," terangnya.

Indra pun mencontohkan, beberapa menteri membuat kebijakan yang membuat SBY dikecam rakyat dan publik. "Misalnya soal pemberian grasi dan remisi dari Menkum HAM untuk Syaukani, besan Pak SBY dan lainnya. Begitu juga soal sikap lembek Menlu dalam kasus Malaysia. Akibat sikap menteri-menteri yang seperti ini, Presiden SBY terus menjadi sasaran kritik," paparnya.

Pentingnya reshuffle juga dapat dilihat dari banyaknya kinerja menteri yang terkesan hanya mencari publikasi. Indra mengkritik keras Menteri PDT Helmy Faisal Zaini, yang dinilainya lebih banyak mempublikasikan dirinya daripada membuat aksi nyata mengentaskan kemiskinan dan daerah tertinggal.

"Banyak menteri yang publik tidak tahu hasil kinerjanya apa? Misal Menteri PDT, Helmy Faisal, apa kerjanya selain jalan-jalan dan bikin artikel. Selama ini dia kan bukan seorang kolumnis, lalu siapa yang nulis? padahal banyak daerah tertingal yang harus dikejar. Rajin publikasi di media itu bukan indikator kesuksesan," paparnya.

Isu adanya skandal asmara Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh juga bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan reshuffle secara menyeluruh. Sebab, jika KIB II terus didera opini publik yang apatis, kinerja pemerintahan SBY akan semakin susah mendapat dukungan dan apresiasi publik.

"Ya, apalagi soal isu sensitif di masyarakat yang terkait itu (selingkuh). Menteri yang punya rumor sangat kuat saya kira penting juga dipanggil dan diinvestigasi yang tajam, apa benar? Kalau benar ya harus ada tindakan," tegasnya. 

Indra menilai, banyak menteri dengan rapor buruk dan layak di-reshuffle. "Banyak sekalilah yang perlu di evaluasi. Tapi saya tidak bisa menyebut satu per satu. Saya yakin Pak SBY sudah punya catatannya," tegasnya.

Sebelumnya UKP4 sudah merilis 3 menteri yang mendapat raport merah dalam kinerjanya. Beberapa kementerian itu antara lain Kemenkum HAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kemenkominfo.
(yid/fay)