"Ridwan Salamun itu hanya kontributor kontrak. Tidak punya asuransi, jaminan sosial. Padahal dia yang jadi ujung tombak di lapangan untuk mencari berita. Kantor pusat TV swasta jangan lepas tangan terhadap hal seperti ini," ujar Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Husain Abdullah kepada detikcom, Minggu (22/8/2010).
Husain mengatakan, TV swasta nasional seringkali mempekerjakan kontributor-kontributor di daerah yang tidak dilengkapi dengan hak-haknya sebagai pekerja. Mereka dikontrak per tahun, tanpa ada pelatihan, dan langsung turun lapangan untuk meliput.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Husain, kontributor daerah seringkali jadi korban persaingan TV nasional. Tanpa modal pengetahuan yang cukup di lapangan, mereka diminta untuk mendapat berita di lapangan secepat mungkin. Hal inilah yang menyebabkan kadang kontributor mengabaikan keselamatannya tanpa ada ilmu yang memadai.
Lebih lanjut, wartawan yang pernah meliput konflik Timor Timur, Ambon, dan Poso ini meminta agar TV swasta harus gesit memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap kontributor di daerah, yang rawan menjadi korban kekerasan.
"Kelemahan dalam rektrutmen SDM TV swasta, karena tidak dilengkapi dengan pengetahuan meliput di daerah rawan konflik. Risiko seperti yang dialami Ridwan bisa diminimalisir seandainya punya bekal pengetahuan di daerah konflik, misalnya bagaimana agar tidak terjebak di kerumunan massa. Itu semua tanggung jawab pengelola TV," jelasnya.
Dari 2 tahun terakhir, sekitar 20 kasus kekerasan dan pembunuhan menimpa wartawan di Indonesia. Kasus teranyar adalah pembunuhan terhadap Ardiansyah, wartawan di Merauke dan Ridwan Salamun di Tual, Maluku.
(gun/fay)










































