PDIP: Diplomasi Lemah Bukan Hanya Kesalahan Menlu, Tapi Presiden

Jakarta - Lemahnya diplomasi adalah cerminan lemahnya pemerintah. Oleh karenanya, menyalahkan menteri luar negeri (Menlu) karena diplomasi yang lemah terhadap Malaysia adalah salah kaprah dan tidak adil.

"Bagaimanapun komandan tertinggi diplomasi ada di tangan presiden," kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PDI Perjuangan, Andreas Pareira, kepada detikcom, Minggu (22/8/2010).

Hal itu dikatakan Andreas menanggapai pernyataan sejumlah pihak yang justru menyorot kinerja Menlu Marty Natalegawa, ketimbang sikap Presiden SBY terkait lemahnya diplomasi degan Malaysia.

"Reaksi presiden yang lemah lembut dan terlalu normatif atas kasus pelanggaran perbatasan dan penangkapan 3 petugas DKP merupakan cerminan lemahnya posisi tawar (bargaining position). Ini yang menjadi ukuran lemahnya diplomasi kita terhadap Malaysia," terang Andreas.

Menurut mantan anggota Komisi I DPR ini, sikap presiden yang lemah itulah yang harus menjadi ukuran. Sementara menlu, sebagai manajer fungsi diplomasi, hanya menindaklanjuti sikap atasannya.

"Oleh karena itu tidak adil kalau melemparkan kesalahan lemahnya diplomasi Indonesia pada menlu. Justru presiden lah yang harus bertanggung jawab terhadap berbagai kasus yang sudah menjadi fenomena 'takluknya' diplomasi Indonesia dihadapan Malaysia," kata dosen pengajar Hubungan Internasional Universitas Parahyangan ini.

Oleh karenanya, kata Andreas, mencuatnya usul pengguliran hak interpelasi oleh DPR tidak berlebihan mengingat lemahnya diplomasi Indonesia selama ini.

"Karena ini menyangkut kedaulatan dan martabat bangsa dan negara di dunia internasional," kata dia.

(lrn/gun)