Jangan Sampai Koruptor Ketagihan Meminta Grasi

Jakarta - Presiden SBY diminta tidak mengabulkan setiap grasi yang diajukan oleh terpidana korupsi. Kalau tidak, suatu hari SBY akan kewalahan menghadapi para koruptor yang berharap dibebaskan seperti mantan Bupati Kutai Kertanegara, HM Syaukani HR, yang baru saja dibebaskan dengan grasi.

"Makanya saya katakan jangan-jangan nanti muncul gelombang permintaan grasi dari para koruptor yang ketagihan. Kalau Presiden menolak, para koruptor itu akan bilang mengapa kok Syaukani dikasih. Ini seharusnya juga jadi pertimbangan Presiden," ujar anggota Komisi III DPR Nasir Jamil kepada detikcom, Minggu (22/8/2010).

Untuk itu, Nasir berharap Presiden menimbang masak-masak sebelum memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi. Apalagi, SBY selama ini selalu berpidato terkait semangatnya memberantas korupsi.

"Dengan memberikan grasi untuk Syaukani, memang menurut saya ada ketidakkonsistenan Pemerintah dalam hal pemberian grasi. Presiden harusnya tidak begitu drastis dalam pemberian grasi supaya menimbulkan efek jera bagi para koruptor," saran Nasir.

Presiden, menurut Nasir, bahkan berhak menolak memberikan grasi. Sekalipun MA memberikan rekomendasi, sebagai kepala negara tentu berhak mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan rakyat.

"Presiden berhak menolak usulan grasi yang diajukan MA. Presiden harusnya tidak semata-mata melihat aspek kemanusiaan, tapi juga aspek psikopolitik masyarakat yang sudah diyakinkan dengan pidato Presiden tentang pemberantasan korupsi," tutupnya.

(van/lh)