PAN dan PPP Tolak Hak Interpelasi Terkait Diplomasi Indonesia-Malaysia

Jakarta - Dorongan FPDIP agar DPR menggunakan hak interpelasi terhadap Presiden SBY atas lemahnya diplomasi Indonesia terhadap Malaysia ditolak mentah-mentah oleh FPAN dan FPPP. Sebab urusan diplomasi ada di tangan Menlu.

"Hak interpelasi kepada Presiden belum perlu. Belum tentu diplomasi tukar guling tawanan yang tidak sederajat itu atas perintah Presiden," ujar sekretaris FPPP DPR, M Romahurmuzy, kepada detikcom, Sabtu (21/8/2010).

Menurut Romi, demikian dia disapa, DPR perlu meminta penjelasan Menlu Marty Natalegawa terkait insiden penangkapan tiga petugas DKP Kepri oleh Polisi Malaysia. PPP menilai langkah konkret Menlu lebih berarti ketimbang menyalahkan Presiden.

"Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Kemenlu segera menjelaskan kronologi peristiwa tukar guling itu apa adanya," tegas Romi.

Pandangan senada disampaikan Sekjen PAN Taufik Kurniawan. Taufik menilai penggunaan hak interpelasi DPR untuk meminta penjelasan Presiden belum diperlukan. Sebab lemahnya diplomasi Indonesia terhadap Malaysia dianggap Taufik karena kesalahan Menlu.

"Dalam hal ini Menlu yang kurang tegas, bukan Presiden yang salah," bela Taufik.

Untuk itulah Taufik mendorong Presiden agar melakukan evaluasi kinerja diplomatik Menlu. Kalau kinerja dirasa belum maksimal, Taufik berharap ada sanksi atau teguran dari Presiden.

"Kalau tidak serius yang sebaiknya dicopot," tutupnya.
(van/lh)