.webp)
"Selama berbagai elemen negara tidak ada kesamaan persepsi tentang itu (pemberantasan korupsi) maka koruptor akan terus mencoba menggerogoti sumber daya publik kita," ujar mantan Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mas Achmad Santosa kepada detikcom, Sabtu (21/8/2010).
Pria yang biasa dipanggil Ota ini menceritakan, perang terhadap korupsi sebenarnya sudah sejak lama didengungkan di negeri ini. Salah satunya adalah dengan penerbitan TAP MPR XI/1998 tentang Pemberantasan KKN.
Sayangnya, hingga saat ini, belum terlihat bisa berjalan maksimal. Ini bisa terlihat dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang belum diproses.
"Di SP3, dituntut atau dihukum ringan, diberi fasilitas eksklusif dalam tahanan," imbuh Ota.
Ota menilai, negara ini belum punya sikap yang sama dalam pemberantasan korupsi. Banyak pihak di negeri ini, lanjut Ota, yang tidak sejalan dalam memperlakukan seorang koruptor.
"Kalau kita masih ingin berhasil memberantas korupsi, tidak ada pilihan lain, kita harus bersikap tegas dan tidak kompromistis terhadap pemidanaan pelaku. Penuntutan dan penghukuman harus mampu menghasilkan efek jera. Pemasyarakatan, remisi, grasi harus juga mampu memberikan pesan kuat bahwa negara tidak main-main dengan koruptor," jelasnya. (mok/ken)
