Golkar Tolak Usulan Amandemen UUD 1945

Jakarta - Muncul wacana dari beberapa pihak untuk mengamandemen UUD 1945 di beberapa bagian seperti kelembagaan. Namun, hal itu dinilai belum perlu, karena akan membuka peluang pasal lainnya untuk dilakukan hal serupa.

"Sementara menurut kami nggak diperlukan, karena ini bisa menjadi pintu masuk untuk pasal-pasal lainnya di amandemen," kata Ketua DPP Partai Golkar bidang Politik Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8/2010).

Dia mengatakan, jika pun ada lembaga atau pihak yang mengusulkan adanya amandemen pada konstitusi saat ini, harus diketahui dulu motifnya apa. Sebab, kalau tidak berhati-hati, itu bisa menghancurkan konstitusi yang telah ada saat ini.

"Untuk mengubah amandemen kembali, nggak serta merta ikhtiar bagus, harus ada dasar dan motifnya apa. Kami agak berhati-hati (soal perubahan amandemen), sebab bisa saja ini pintu masuk seperti air bah," ujar Priyo.

Dia mengatakan ada baiknya semua pihak menghormati konstitusi yang telah diperjuangkan dan menjadi buah keberhasilan perjuangan reformasi Indonesia. Karena jika harus merombak apa yang telah berjalan baik selama ini tidaklah mudah untuk dilakukan.

Salah satu pimpinan DPR ini juga menyatakan, jika benar DPD ingin mengajukan amandemen itu hak mereka sebagai lembaga. Termasuk pernyataan kader Partai Demokrat yang mewacanakan jabatan presiden lebih dari 2 periode, bagi Priyo itu tidak perlu ditanggapi berlebihan. Tapi harus tetap berhati-hati.

"Silakan mereka (DPD) punya hak, sejauh mengizinkan kontitusi nggak apa-apa. Saya tahu lobi-lobi tengah berlangsung di DPD," jelas pria berkacamata ini.

"(Usulan) Ruhut, saya nggak tahu tapi ini kemunduran demokrasi, saya anjurkan ekstra hati-hati," tandasnya.
(lia/irw)