Hasyim Muzadi: Batasan Seorang Koruptor Tak Jelas

Jakarta - Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi kurang sependapat dengan wacana yang dilontarkan Katib Am PBNU Malik Madani soal koruptor tidak perlu disalati oleh ulama. Alasan Hasyim, batasan seorang dianggap koruptor tidak jelas.

"Saya kira itu tidak bisa digeneralisir. Karena siapa yang bisa tentukan seseorang koruptor atau tidak? Apa yang menentukan seseorang tersebut sehingga disebut sebagai koruptor? Ukurannya apa?" kata Hasyim saat menghadiri peringatan hari konstitusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8/2010).

Menurut mantan cawapres Megawati yang gagal ini, ukuran seseorang disebut koruptor tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada KPK semata. "Kalau tolak ukurnya hanya diserahkan ke KPK, itu tidak cukup. Koruptor itu bisa didefinisi, tapi tidak bisa dipersonifikasi," paparnya.

Saat ditanya soal sikapnya mendukung atau menolak imbauan koleganya itu, Hasyim yang menjadi salah satu Rais Syuriah PBNU tidak menjawab gamblang. "Saya kira apa yang ada sekarang sudah cukup, KPK ini bisa menangkap beberapa koruptor tapi tidak mungkin menghilangkan korupsi," paparnya.

Hasyim pun menyarankan Presiden SBY segera membuat langkah konkrit atas jargon kampanyenya yang selalu ingin memberantas korupsi. "Saya lihat harus ada upaya kepala negera untuk lakukan gerakan anti korupsi nasional dimulai dari pribadi, birokrasi, perilaku lembaga tertinggi," pintanya.

Jadi tidak setuju koruptor tak disalati ulama? "Saya tidak katakan tidak setuju, yang jelas kriteria koruptor itu tidak bisa dibatasi, seperti mereka yang konangan (tertangkap) KPK," tegasnya.

(lia/yid)