Muhammadiyah Tidak Larang Salatkan Jenazah Koruptor

Jakarta - Muhammadiyah punya pendapat berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU) soal larangan mensalatkan jenazah koruptor bagi ulama. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, berpendapat mensalatkan jenazah wajib hukumnya termasuk untuk koruptor.

"Saya sudah tahu itu sudah lama sekali. Memang ada fatwa ulama NU yang meminta seperti itu. Tetapi, Muhammadiyah tidak seperti itu karena mensalatkan jenazah tetap fardhu kifayah," kata Din.

Hal ini disampaikan Din usai bertemu Wapres Boediono di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/8/2010).

Menurut dia, berdasarkan agama menyelenggarakan salat jenazah wajib hukumnya. Hukumnya sama dengan bersyahadat. "Memang bisa dikatakan bahwa koruptor itu penjahat. Tetapi mensalatkan wajib hukumnya siapa pun dia," ujar Din yang terbalut batik warna biru ini.

"Soal larangan ulama, apa bedanya dengan orang biasa. Tidak ada bedanya. Belum tentu salatnya ulama lebih diterima daripada orang biasa," lanjut Din

Din mengatakan, Muhammadiyah sangat tegas memberantas korupsi. Bahkan saat muktamar kemarin, Muhammadiyah akan mengusahakan dan mendorong pemerintah untuk memperjuangkan pembuktian terbalik terhadap kasus korupsi.

"Mensalatkan itu sudah urusan agama. Kalau ada yang tidak mau salat, ya tidak apa-apa," kata Din.

(aan/ndr)