"Kalau menjadi pejabat negara saya belum pernah, tapi kalau pejabat publik, kan, saya di YLBHI tahun 1995-2001 sebagai dewan pengurus menggantikan Bang Buyung (Adnan Buyung Nasution)," kata Bambang ketika ditemui di peluncuran buku "Koruptor Itu Kafir" di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/8/2010).
Menurut Bambang, memimpin organisasi dalam keadaan yang normal mungkin biasa-biasa saja. Namun, Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI) pada saat itu, tepatnya tahun 1998, ikut terpengaruh oleh krisis serta mengalami dilema politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi saya memang spesial menangani kasus dengan tensi politik tinggi. Itu salah satu modal saya. Saya tidak dibiayai oleh negara. Saya menggerakkan demokratisasi, dalam arti LBH pada saat itu kan poros dari gerakan," kata Bambang.
Tidak hanya itu, lanjut Bambang, usai dari YLBHI, ia bergabung dengan Center For Electoral Reform (Cetro). Ia mengorganisir seluruh guru besar di Indonesia untuk mengadakan reformasi konstitusi
"Jadi begini ya. Saya letakkan (penilaian kurang berpengalaman) itu sebagai calon pejabat negara, ya, saya harus mulai latihan menghadapi kritik," ucap Bambang.
(irw/rdf)










































