"Itu nggak bisa dibarter, pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti," tegas Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8/2010).
Marzuki meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian terkait untuk berunding dengan pihak Malaysia. Kalau sudah diketahui siapa yang melanggar, Marzuki meminta orang tersebut bertanggung jawab.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marzuki menyarankan pemerintah mengutamakan jalan damai untuk menyelesaikan masalah ini.
"Perbatasannya saja dipertegas lagi, ini kesalahpahaman itu. Kita kan sebagai bangsa tetangga satu rumpun, masa mau berantem," tutupnya.
(van/mad)










































