"Saya sangat prihatin dan mencemaskan berkembangnya demokrasi berbiaya tinggi, khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah. Meluasnya politik uang hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyat," kata SBY dalam pidato di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2010).
Menurut SBY, kecenderungan membiasakan politik uang dalam pemilukada hanya akan merusak demokrasi yang sedang dibangun. Apalagi praktik politik uang itu pasti diikuti oleh pelakunya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
"Sudah sering kita dengar, seorang kandidat dengan timnya harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kecenderungan ini berdampak negatif pada moral, etika, dan budaya politik kita," tegasnya.
SBY bisa memahami bahwa diperlukan biaya untuk kegiatan politik seperti ini. Namun SBY minta semua prosedur demokrasi harus bersumber dana yang legal, dan besarannya pun tidak melampaui batas kepatutan.
"Kita juga mencatat, pemilihan umum kepala daerah di sejumlah wilayah diwarnai oleh praktik-praktik tidak terpuji. Mulai dari praktik politik uang hingga terjadinya aksi-aksi anarkis. Kita semua mengetahui bahaya dari dari praktik-praktik buruk ini terhadap integritas demokrasi kita," tegas SBY.
SBY mengajak kepada semua pihak untuk meningkatkan kualitas demokrasi tanpa dicederai oleh politik uang dan anarkisme. Di pihak lain, pemerintah harus memastikan bahwa semua bangunan dasar dari sistem politik yang diamanahkan oleh konstitusi UUD 1945, tetap terjaga eksistensinya.
(van/fay)











































