MPR: Penentuan Pimpinan KPK di Tangan Pansel, Bukan di DPR

Jakarta - Panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta lebih selektif dalam memilih 2 dari 7 nama calon yang akan diserahkan ke DPR. Pertaruhan terakhir sesungguhnya ada di pansel bukan di DPR.

"Pansel harus bisa sodorkan 2 nama yang terbaik jadi apapun yang dipilih DPR, salah satu dari mereka itu yang terbaik.," ujar Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefudin di kantor ICW, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (15/8/2010).

Lukman berharap, agar komisi hukum DPR dapat benar-benar melihat rekam jejak dari para calon. Namun tidak sepenuhnya pemilihan pimpinan KPK diserahkan kepada DPR yang sarat akan berbagai kepentingan.

"DPR harus dibantu, jangan seluruhnya dipercayakan pada Komisi III karena itu institusi politik, disana banyak kepentingan," tegasnya.

Mengenai investigasi yang dilakukan ICW dalam rangka penelusuran rekam jejak
terhadap 7 calon pimpinan KPK, menurut Lukman hasil temuan ini sangat berharga bagi pansel.

Meskipun hasil dari investigasi ini ditemukan 28 masalah yang tersebar pada 7 calon pimpinan KPK, Lukman menilai ini sebagai satu hal yang wajar, tinggal bagaimana pansel lebih selektif memilih calon yang paling minim masalahnya.

"Kita harus terima karena kita harus memilih, mana yang tingkat negatifnya lebih ringan itu yang kita pilih," tutupnya.




(did/her)