Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pun akan mendukung ICIS yang akan mengkampanyekan Islam moderat dan toleran kepada dunia internasional.
Marty Natalegawa sendiri tiba di kantor ICIS di Jl Dempo, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Kamis (12/8/2010) sekitar pukul 15.00 WIB. Marty yang mengenakan kemeja batik warna keemasan itu tiba dengan mengenakan kendaraan dinasnya, Toyota Crown Royal dengan nomor polisi RI 17 dan didampingi sejumlah stafnya dan langsung memasuki ruang kerja mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara empat mata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marty juga mengatakan, kedatangannya merupakan bentuk dukungan Kementerian Luar Negeri untuk mempromosikan ke dunia internasional tentang Islam yang moderat dan toleran. Selain itu, dirinya juga mendapatkan penjelasan dari KH Hasyim Muzadi terkait ICIS dan tantangannya ke depan.
"Kami mendukung, karena ini merupakan bagian dari yang akan kami sampaikan ke berbagai kesempatan, yang nanti fungsi untuk politik luar negeri disampaikan di negara internasional. Bagaimana upaya kita untuk menyampaikan Indonesia yang lebih baik di mata internasional,"
jelasnya.
Sementara itu, Sekjen ICIS KH Hasyim Muzadi mengatakan, diplomasi yang dilakukan ke luar negeri bisa melalui Goverment to Goverment (G to G) atau Person to Person (P to P). Dalam diplomasi di suatu daerah yang sedang konflik, tentunya tak semata bergantung pada diplomasi G to G, tapi dalam koridor terterntu perlu P to P.
"Ada koridor tim advance, yang itu bisa kerjasama dengan kita. Tapi agar tidak tumpang tindih, kita juga akan lapor ke setiap KBRI di mana kita juga hadir," ungkapnya.
Oleh karena itu, Hasyim mengatakan dalam pertemuan dengan Menlu Marty Natalegawa dibicarakan mana isu dan wilayah konflik di dunia Islan internasional yang bisa dilakukan diplomasi melalui G to G atau P to P. Selain itu, Hasyim juga menerangkan tentang ststus ICIS yang pada tahun ke-7 mendatang tidak lagi hanya menjadi lembaga konferensi saja, tapi akan ada penguatan lembaga.
"Pertama, peningkatan konferensi menjadi lembaga studi. Misalnya, kalau ada isu tentang akan ada pembakaran Al Quran di AS. Kita harus meneliti dahulu, apakah itu dari pemerintah AS, komunitas atau civil society," tandasnya.
(zal/mad)











































