.webp)
Demikian ditegaskan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) M Chozin Amirullah dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (12/8/2010).
"Sebagaimana sudah menjadi mafhum oleh orang awam, bahwa lembaga Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga-lembaga para bandit. Semenjak era Orde Baru hingga sekarang ini kedua lembaga tersebut dikenal sebagai lembaga para mafia kasus yang memainkan hukum demi kepentingan pribadi atau kliennya saja," tukas Chozin.
Sebelum ada reformasi secara total pada kedua lembaga tersebut, imbuhnya HMI susah untuk mempercayai seseorang yang dibesarkan oleh kedua lembaga tersebut, akan mampu memimpin KPK dan memberantas korupsi di Indonesia.
Selanjutnya, pihaknya juga menolak calon pimpinan KPK titipan oleh penguasa (presiden).
"Sebagai titipan penguasa, yang bersangkutan tidak akan bisa diharapkan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi melalui KPK. Ia hanya akan menjadi perpanjangan tangan penguasa, yang justru akan menjadi pelindung bagi koruptor-koruptor pendukung kekuasaan," tegasnya.
Selain itu, sebagaimana laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), calon yang bersangkutan ternyata disinyalir tersangkut kasus Dana Abadi Umat di Departemen Agama tahun 2000. Track record lain yang membuat calon ‘titipan penguasa’ tersebut tidak layak memimpin KPK, adalah karena yang bersangkutan dikenal sebagai kutu loncat jabatan.
"Dalam catatan kami, kandidat tersebut selalu pindah-pindah dari jabatan yang satu ke jabatan yang lainnya, tanpa punya prestasi yang jelas," tukasnya.
(nwk/nwk)
