Ancam Demokrasi, PT 5 Persen Ditolak Rame-rame Parpol Koalisi

Jakarta - Hampir semua partai besar ingin memaksakan peningkatan Parliamentary Threshold menjadi 5 persen pada Pemilu 2014. Namun demikian partai kecil dan menengah tidak mau kehilangan kesempatan di DPR dan menolak keras usul tersebut.

"Batasan PT tentunya harus dicari berdasarkan pertimbangan matang sehingga benar-benar merupakan angka yang paling optimal antara tujuan memperkuat sistem presidensial namun tetap tidak mengabaikan suara rakyat yang diberikan kepada parpol-parpol kecil," ujar Sekjen PAN Taufik Kurniawan kepada detikcom, Rabu (11/8/2010).

Hal senada disampaikan oleh anggota partai koalisi lain yakni PKB. PKB menganggap usul Golkar, PDIP dan Partai Demokrat meningkatkan PT 5 persen adalah bentuk arogansi politik yang tidak sehat.

"Demokrasi harus gradual, tidak bisa ujug-ujug dan semena-mena. Kalau PT dipaksakan naik 5 persen tanpa ada alasan yang rasional, bisa jadi justru akan menimbulkan eskalasi sosial dan politik. Ini yang harus dihindari bersama," keluh Ketua DPP PKB Marwan Jafar.

Partai koalisi yang tengah dilanda perpecahan, PPP juga menolak keras usul sejumlah partai besar ini. PPP menilai wacana peningkatan PT sejalan dengan akomodasi kepentingan pengusaha dalam kancah politik nasional.

"Penyerdehanaan partai dengan cara drastis akan melahirkan sistem oligarki di mana pengusaha dan penguasa akan lebih mudah bermain demi kepentingan mereka," tegas Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin.

Sebelumnya diberitakan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Akbar Tandjung kembali mempertegas keinginan Golkar soal cukup lima parpol saja di Indonesia. Akbar menyebut pengingaktan PT menjadi 5 persen adalah langkah kongkrit untuk penyederhanaan parpol yang diimpikan Golkar. Gagasan Akbar ini didukung PDIP dan Partai Demokrat.

(van/yid)