Parmusi Nilai Wajar Desakan PPP Keluar dari Koalisi

Jakarta - Penahanan mantan Mensos Bachtiar Chamsyah memunculkan desakan agar PPP keluar dari koalisi. Desakan itu datang dari arus bawah kader PPP karena Bachtiar merupakan tokoh senior dan masih menjabat Ketua MPP partai berlambang Ka'bah itu.

"Wacana itu sah-sah saja, kami terus mengkaji dari berbagai aspek. Yang jelas kalau dari analisa hukum kami, tidak ada pelanggaran," kata ketua DPP PPP Imam Suhardjo dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (8/8/2010).

Menurut Sekjen Parmusi ini, dalam waktu dekat partainya akan mengambil langkah-langkah strategis terkait berbagai kasus yang menimpa partai dan elitnya. Parmusi menilai ada perilaku diskriminatif dan tendensius dalam kasus Bachtiar.

"Banyak kasus lain yang dibiarkan menguap. Seperti kasus Bank Century yang telah diungkap fakta-faktanya yang ada penyimpangan, tapi justru dibekukan," tegasnya.

Imam menjelaskan, hasil Mukernas Parmusi menyebutkan, pernyataan-pernyataan para pejabat KPK telah menghakimi kasus Bachtiar. Mereka telah bertindak terlalu jauh melakukan kriminalisasi terhadap tokoh Islam yang sejak muda selalu berjuang untuk umat.

"Kami instruksikan kepada seluruh kader, sebagai penjamin penangguhan penahanan Bachtiar atau setidaknya mengupayakan menjadi tahanan kota," kata Imam.

Parmusi juga menggandeng sejumlah tokoh nasional untuk menjadi penjamin Bachtiar seperti mantan Menegpora Adhyaksa Dault, mantan Ketua Presedium KAHMI Asri Harahap dan sejumlah tokoh lainnya.

Parmusi Jadi Ormas Independen

Imam juga menjelaskan soal keputusan Mukernas yang membuat kebijakan spektakuler dengan menjadikan kembali Parmusi sebagai ormas independen. Mukernas I memutuskan memberi kebebasan bagi kadernya untuk menentukan sikap politik meski dalam sejarahnya, Parmusi merupakan salah satu unsur pembentuk partai berlambang Ka'bah melalui fusi.

"Kalau ada kader Parmusi masuk partai lain, tidak masalah. Saat ini ada anggota Parmusi yang menjadi anggota DPR, baik pusat maupun daerah yang tidak berangkat dari PPP," tegasnya.

Menurut mantan anggota DPR ini, publik tidak perlu lagi mempermasalahkan keputusan Parmusi yang tidak mewajibkan anggotanya masuk PPP. Sebab, sebagai ormas independen, posisi parmusi menjadi sama seperti NU.

"NU malah membentuk partai sendiri, PKB, dan tidak dipersoalkan. Tapi kalau Parmusi mau netral kok malah diributkan," tegasnya.

(yid/fay)