Presiden Agar Pimpin Langsung Satgas Anti Mafia Hukum

Jakarta - Presiden SBY harus menguatkan kepemimpinan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Yaitu dengan memimpin dan mengendalikan secara langsung lembaga yang kini hanya berwenang melakukan koordinasi antar lembaga penegak hukum itu.

"Kepemimpinan Satgas harus diperkuat, kalau Perlu Presiden yang turun tangan sendiri," ujar pengamat hukum tatanegara UI, Refly Harun, dalam diskusi "Satgas Memelas, Mafia Meluas" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/8/2010).

Cakupan tugas dan wewenang satgas yang saat ini sebatas melakukan koordinasi antar lembaga penegak hukum, juga perlu lebih dikuatkan. Misalnya dengan memberi wewenang melakukan supervisi terhadap kemajuan proses hukum kasus bersangkutan.

"Satgas jangan cuma koordinasi tapi juga supervisi," ujar mantan staff ahli MK itu.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Dia mencontohkan kasus rekening gendut perwira polri yang hingga kini masih misteri sebagai salah satu yang memerlukan ketegasan untuk pengungkapannya.

"Pak Presiden harus memimpin langsung supaya ada ketegasan di penegak hukumnya. Misalnya kasus rekening gendut, tidak bisa kalau hanya diserahkan kepada Satgas karena sampai sekarang tidak ada kemajuan konkritnya," papar Martin.

Peneliti ICW Emerson Junto juga sepakat terhadap wacana tersebut. Emerson melihat tindakan Presiden membentuk Satgas sudah tepat, namun kerja Satgas tidak efektif dan malah lebih mirip pemadam kebakaran saja.

"Ibaratnya satgas ini butuh pil biru (obat kuat -red), agar makin baik kerjanya. Selama ini seperti pemadam kebakaran saja tidak bisa membersihkan institusi yang banyak mafianya," tandasnya.

(van/lh)