Keluarga Purnawirawan Tagih Janji Moratorium Penggusuran Rumah Dinas

Jakarta - Keluarga mantan prajurit TNI (purnawirawan) mendesak pemerintah menerapkan moratorium penggusuran rumah dinas yang masih ditempati. Menurut mereka, pada prakteknya moratorium sering diabaikan.

"Buat apa ada moratorium yang telah disepakati oleh DPR, Panglima TNI dan Menteri Pertahanan kalau pada akhirnya keluarga kami harus tergusur," kata salah satu keluarga purnawirawan yang enggan ditulis namanya saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (5/7/2010).

Puluhan orang yang berunjuk rasa tergabung dalam Aliansi Penghuni Rumah Negara. Mereka berasal dari keluarga purnawirawan di Patrakomala, Bandung dan Jagakarsa, Jakarta. Menurut pengakuan pendemo, para tentara aktif sering mengintimidasi dan menakut-nakuti. Juga saat penggusuran akhir Juli lalu, barang-barang mereka diangkut paksa tanpa ada surat perintah pengosongan.

"Kalau orangtua kami punya uang banyak dan kaya, kami tidak membeli rumah over VB," imbuh anak dari almarhum Kol (Purn) Mantik itu.

Cerita serupa diakui warga Srengseng Sawah Jagakarsa yang menempati kompleks eks Batalyon Zeni XI/DW (RW 08). Menurut sejumlah warga yang turut berdemo, intimidasi tentara seperti memasuki halaman tanpa izin dan berteriak-teriak membuat gaduh di siang hari.

"Kami mendesak Bapak Presiden turun tangan dalam penyelesaian rumah para purnawirawan secara adil dan bijaksana," ucap Sumarsih, salah seorang pengunjuk rasa dari kelompok Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK).

Unjuk rasa yang bertepatan dengan aksi kamisan JSKK ke-171 itu tidak terlampau menyita polisi yang berjaga. Sebab aksi tersebut selalu berjalan santun dan tertib. Pun demikian, puluhan petugas berseragam coklat tersebut tampak siaga tidak jauh dari lokasi pendemo karena
terdapat pendemo lain dari Federasi Guru Swasta se-Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib usai berdemo selama 45 menit.
(Ari/vit)