PAN Dukung Perbaikan Sistem Pemilukada di Indonesia

Jakarta - Potensi konflik yang ada di Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) membuat Presien SBY prihatin. PAN pun juga menilai hal yang sama. Potensi konflik di pemilukada ini terjadi karena regulasi yang masih kacau, dan tanpa sportivitas.

"Pemilukada itu merupakan sarana berdemokrasi untuk memilih pemimpin. Ini sebenarnya baik, tapi sekarang banyak muncul dampak negatif, pemilukada menjadi sumber konflik berbasis SARA. Ini tidak bisa dibiarkan, harus ada perbaikan," terang Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi kepada detikcom, Kamis (5/8/2010).

Menurut Sekretaris FPAN DPR ini, perbaikan sistem dalam pelaksanaan pemilukada multak diperlukan, agar target pendewasaan demokrasi rakyat berhasil. Salah satu caranya adalah memperbaiki aturan main dan ketegasan serta netralitas aparat penegak hukum.

"Kalau kasus-kasus negatif pemilukada dibiarkan, ini bisa mengancam eksistensi NKRI," terangnya.

Namun demikian, tidak berarti karena ada kasus-kasus itu lantas pemilukada ditiadakan. Mengembalikan sistem pemilihan kepada DPRD, hanya akan memundurkan proses demokrasi yang sedang berjalan.

"Intinya bagaimana pemilukada jangan lagi memunculkan konflik yang berkepanjanagan. Tapi jangan dikembalikan seperti dulu solusinya, biarkan pemilukada milik rakyat," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY cukup prihatin dengan aksi tindak anarkis pasca pemilu kepala daerah yang boleh jadi tidak lepas dari peran para kandidat yang gagal. SBY pun meminta mereka ditindak jika terbukti terlibat kasus kerusuhan yang terjadi.

"Beri juga sanksi kepada pelaku, siapa tahu kandidatnya juga terlibat dalam aksi pengerusakan. Ini tidak baik, lagi-lagi rakyat yang menjadi korban," ujar SBY di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/8/2010).

(yid/fay)