Harus Ada Filter untuk Mencegah Rekayasa Kasus oleh Polisi

Jakarta - Tersangka kasus mafia pajak Gayus Tambunan mengaku ada rekayasa kasus agar dirinya bebas dari jerat hukum. Hal ini seharusnya ditindaklanjuti dengan membuat filter untuk mencegah praktek rekayasa kasus karena kewenangan polisi yang dominan.

"Sistem dalam penyelidkan dan penyidikan harus ada filter yang mengontrol," ujar pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kepada detikcom, Rabu (4/8/2010).

Menurut Bambang filter tersebut bisa berupa kewenangan bagi pengacara untuk melakukan penyelidikan kasus yang ditanganinya. Sehingga apabila nantinya ada temuan yang berbeda dengan polisi dapat diadu di persidangan.

"Seandainya hasil penyelidikan pengacara berbeda dengan kepolisian, maka akan bertanding di pengadilan," jelas Bambang.

Bambang menambahkan, saat ini belum ada ketentuan yang mengatur kewenangan pengacara untuk melakukan investigasi. Kewenangan yang diberikan sebatas praperadilan.

Terkait pernyataan Kompol Arafat yang menyatakan kalau surat perjanjian kerja (rekayasa kasus) terlalu sederhana, Bambang menilai mungkin saja ada rekayasa kasus yang pernah dilakukan. "Kalau diucapkan oleh Arafat itu bisa kemungkinan pernah ada juga rekayasa sebelumnya dengan cara menutupi dengan kasus tertentu," terangnya.

Sebelumnya Gayus mengatakan, skenario yang disusun oleh Haposan Hutagalung telah dikoordinasikan dengan pihak penyidik lewat telepon, dalam hal ini Kompol Arafat. Haposan mengusulkan alibi berupa bisnis batubara.

"Bagusnya bisnis apa? Batubara? Arafat bilang, kalau batubara sudah dipakai di kasus sebelumnya," ungkap Gayus.

Akhirnya alibi yang dipilih untuk menutupi kasus Gayus adalah bisnis pengadaan tanah untuk ruko.

"Bisnis pengadaan tanah untuk ruko, nilai kontraknya USD 6 juta, dibuat berlaku surut seolah sudah lama, dari sekitar Juni 2008," cetus Gayus.

(ddt/nrl)