"Buat saya itu nggak perlu, mereka kan tidak kerja di daerah, ngapain bangun rumah. Buat saya kalau mau hemat anggota DPR bisa membangun website saja untuk menampung aspirasi," ujar Peneliti Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti kepada detikcom di Kantor LIPI, Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (3/8/2010).
Menurut Ikrar, masyarakat hanya perlu dijelaskan soal website wakil rakyatnya. Dengan demikian rakyat bisa menulis dan menyalurkan aspirasi di website tersebut soal apa saja keluhan dan sesuatu yang perlu diperjuangkan.
"Sekarang kan sudah modern, hanya perlu server dan petugas yang mengoperasikan sekaligus mensosialisasikan ke dapilnya," terang Ikrar.
Kalaupun website masih dirasa kurang, Ikrar menyampaikan, anggota DPR bisa menyewa gedung di daerah dengan uangnya sendiri. Sebab menerima aspirasi rakyat adalah kepentingan anggota DPR secara pribadi.
"Selain itu rakyat bisa menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, bisa dengan wartawan, bisa dengan DPRD," terang Ikrar.
Ikrar menyarankan agar anggota DPR membina hubungan baik dengan DPRD. Dengan demikian aspirasi rakyat di daerah pun pasti tersampaikan. "Jangan karena otonomi daerah terus tidak mau kerja bersama. Inilah masalahnya yang harus dituntaskan, bukan membuat rumah aspirasi," ingatnya.
(van/yid)











































