MPR: Usulan Rumah Aspirasi Ruwet dan Berbahaya

Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin menilai usulan rumah aspirasi untuk anggota DPR yang memakan biaya sekitar Rp 122 miliar sangat berbahaya. Selain mematikan struktur partai di daerah, juga rawan penyelewengan dan ruwet secara pelaksanaan.

"Usulan pengadaan rumah aspirasi senilai Rp 200 juta per anggota itu berbahaya, karena bisa mematikan dan jaringan parpol yang ada," kata Lukman kepada detikcom, Senin (2/8/2010).

Menurut ketua DPP PPP ini, rumah aspirasi anggota dewan cukup ditampung oleh pengurus partai di tingkat DPC sampai ranting di Desa. "Kantor sekretariat parpol di setiap tingkatan bisa berfungsi sebagai tempat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya," imbuhnya.

Lukman menilai usulan dana ini akan susah dalam pengawasannya. Selain itu, dalam konteks efektivitasnya juga akan banyak mengalami kendala. "Rumah aspirasi belum tentu terjamin efektivitasnya," tegasnya.

Usulan ini, lanjutnya, bahkan cenderung menyusahkan anggota DPR dan terus membuat citra Dewan menjadi negatif. "Usulan ini ruwet dan ribet implementasinya. Sebab, banyak anggota DPR itu yang tidak hanya mewakili 1-3 kabupaten. Tak sedikit yang sampai belasan kabupaten," tegasnya.

Bahkan seperti Papua, satu anggota Dewan bisa mewakili belasan kabupaten. "Lalu rumah aspirasi mau dibangun di mana? Apakah tidak justru membuat konflik kecemburuan," tutupnya.

(yid/mad)