Bantah Tidak Demokratis, Priyo Siap Jelaskan ke BK

Jakarta - Sejumlah anggota DPR melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena dinilai tidak demokratis dalam penetapan Darmin Nasution menjadi Gubernur BI. Priyo merasa keputusan yang diambilnya sudah sesuai prosedur, dirinya siap menjelaskan ke BK DPR jika diminta.

"Ya silahkan saja kalau diperlukan penjelasan. Menurut saya sudah sangat demokratis. Kalaupun itu digugat ya silahkan saja, karena saya yakin semua sudah on the right track," ujar Priyo kepada detikcom, Senin (2/8/2010).

Priyo yakin anggota DPR dari FPDIP tidak serius menggugatnya ke BK. Sebabnya, dirinya memimpin rapat penetapan Darmin bersama Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung.

"Dan saya kira PDIP juga sudah tidak masalah karena yang memimpin rapat paripurna saya sama Pak Pramono Anung. Kalaupun itu dianggap salah ya silahkan saja, saya merasa sama sekali tidak bersalah," tegas Priyo.

Priyo menyampaikan, dalam setiap rapat Paripurna diperlukan ketegasan pimpinan DPR untuk mengambil keputusan. Jika dibiarkan, rapat Paripurna justru menjadi tidak terkendali.

"Apa dengan adanya keributan jadi tidak kita ambil keputusan? Walkout itu hal biasa dalam demokrasi," terang Priyo.

Dalam kesempatan ini Priyo juga membantah adanya anggota DPR dari FPG, Ali Wongso, yang melaporkannya ke BK DPR. Priyo sudah menghubungi Ali Wongso untuk memastikan hal tersebut.

"Dia bilang saya sudah memimpin dengan sabar dan demokratis," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan Priyo memimpin rapat Paripurna DPR yang menetapkan Darmin Nasution menjadi Gubernur BI. Rapat ini diwarnai aksi walkout dari Fraksi PDIP dan Fraksi Hanura yang menilai sosok Darmin masih kontroversial dalam skandal Century.

Kedua fraksi ini meminta pengesahan Darmin melalui forum lobi terlebih dahulu, namun Priyo mengetok palu karena 7 fraksi lain sudah sepakat. Karena hal inilah kedua fraksi melaporkan Priyo ke Badan Kehormatan DPR. (van/fay)