Angkutan Umum Dikelola Pemerintah Akan Terkendala Dana

Jakarta - Usulan agar perusahaan angkutan umum dikelola oleh pemerintah masih sulit diwujudkan. Masalah dana akan menjadi kendala utama karena APBD tidak bisa digunakan kapan saja seperti dana-dana yang dimiliki oleh swasta.

"Pemerintah ada aturan, keuangannya tidak sefleksibel swasta," ujar Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) saat dihubungi detikcom, Kamis (29/7/2010).

Danang mencontohkan, pada awal tahun, pemerintah belum mendapat anggaran karena harus ada persetujuan dari DPRD. Sistem birokrasi, administrasi keuangan dilakukan secara kontinyu.

"Sebelum ada BLU, bulan Januari pemda nggak bisa bayar ke operator busway," katanya.

Danang justru mendorong agar swasta diberi kesempatan seluas-luasnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan, pemerintah harus membuat sistem pengendalian yang lebih baik.

"Pemerintah sebaiknya lebih merumuskan standar pelayanan, merancang kontrak, izin konsesi dan beri lisensi," tutupnya.

(did/irw)