Anggaran Terbesar Tapi Lamban Kemajuan, Pemprov Papua akan Diaudit

Jakarta - Meski nilai anggaran pembangunan per kapita untuk Papua adalah terbesar di antara 33 prosinsi di Indonesia, tetapi kemajuan hasil pembangunan yang dilakukan sangat lamban. Maka perlu ada audit khusus terhadap Pemprov Papua.

"Biaya pembangunan per kapita dari 33 propinsi yang paling tinggi adalah Papua. Jadi kalau tidak bergerak, tidak ada kemajuan kita harus tahu sebabnya," gusar Presiden SBY.

Kegusaran itu disampaikannya saat membuka rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (29/7/2010). Rapat siang ini mengangendakan rancangan pidato nota pengantar RAPBN 2011 yang akan Presiden SBY sampaikan di hadapan DPR pada 16 Agustus 2010.

"Audit akan kita lakukan untuk itu. Mana yang tidak pas, apanya yang tidak pas. Manajemennya, penganggarannya, efisiensinya dan sebagainya," tegas SBY.

Provinsi Papua sejak 2005, telah diubah kebijakan dasarnya dari pendekatan
keamanan (security approach) menjadi pendekatan kemakmuran (prosperity
approach). Sejalan dengan mengalirnya dana-dana pembangunan.

"Termasuk dana otonomi khusus. Sudah saatnya kita melihat utuh, agar tidak
menjadi bulan-bulanan LSM dan luar negeri, audit yang dilaksanakan secara akuntabel," jelasnya.

Bukan hanya Papua yang akan menjadi sasaran audit khusus. Presiden juga memerintahkan untuk menilik APBD di kabupaten/kota yang oleh kepala daerahnya dinilai tidak pas.

"Uang rakyat, sebagian besar desentralisasi fiskal yang kita lakukan. Bayangkan kalau tidak optimal atau salah sasaran. Semua itu bagian dari manajemen pemerintahan," tegas SBY.
(nwk/lh)